Menkeu Sebut Camat Ujung Tombak Pemerintahan, Ini Alasannya

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 TSri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). Kemenkeu mencatat defisit APBN pada Januari 2019 mencapai Rp45,8 triliun atau 0,28 persen dari PDB. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Liputan6.com, Jakarta - Menteri Keuangan, Sri Mulyani menyebut maju mundurnya negeri ini ada di tangan camat. Sebab camat merupakan kepala daerah yang langsung berhubungan dengan masyarakat setelah Gubernur dan Bupati atau Walikota.

Hal itu dia sampaikan di hadapan 500 camat peserta Rapat Koordinasi Nasional Camat 2019 yang berlangsung di Hotel Ciputra, Petamburan, Jakarta Barat, Rabu (20/3/2019).

"Camat ini ujung tombaknya sebuah negara, maju mundurnya negara ini ada di tangan camat. Dalam pengalaman saya di berbagai instansi, saya melihat kesuksesan sebuah lembaga itu tergantung pada level maneger tengah. Suatu institusi kalau manager yang di level tengah seperti camat ini memiliki managerial yang baik , perubahan long lasting (jangka panjang) akan terjadi,” ujar dia.

Dia mengungkapkan, kunci seluruh implementasi pembangunan nasional berada di tangan seorang camat.

Lantaran camat melakukan tugas pembinaan dan pengawasan desa melalui fasilitasi pengelolaan keuangan desa dan pendayagunaan aset desa, terutama terkait pada dana kelurahan dan dana desa yang dikucurkan oleh negara setiap tahun.

"Seluruh implementasi pembangunan nasional kuncinya juga ada di camat. Camat tolong bantu awasi dan kawal bersama dana kelurahan dan dana desa yang alokasinya meningkat setiap tahun. Saya paling tidak suka kalau ada anggaran dialokasikan, tapi tidak ada kinerjanya dan tidak ada hasilnya, saya lebih benci lagi kalau dikorupsi, itu bentuk kejahatan. Oleh karenanya mari kita kawal dana desa. Kita tidak ingin dana desa naik, tapi masyarakat desa tidak sejahtera," tutur dia.

Reporter: Yayu Agustini Rahayu

Sumber: Merdeka.com

2 dari 2 halaman

Anggaran Dana Desa

Sri Mulyani Mencatat, Defisit APBN pada Januari 2019 Capai Rp 45,8 T — Menteri Keuangan Sri Mulyani saat konferensi pers APBN KiTa Edisi Feb 2019 di Jakarta, Rabu (20/2). APBN 2019, penerimaan negara tumbuh 6,2 persen dan belanja negara tumbuh 10,3 persen. (Liputan6.com/Angga Yuniar)

Dia memaparkan, sejauh ini total anggaran dana desa sebesar Rp 257 triliun selama lima tahun tidak pernah turun. Rinciannya, Rp 20,67 triliun untuk 2015, Rp 46,98 triliun untuk 2016, Rp 60 triliun untuk 2017, Rp 60 triliun untuk 2018, dan Rp 70 triliun pada 2019.

"Untuk meningkatkan pelayanan publik di desa dan memajukan kesejahteraan di desa, anggarannya terus naik, tahun ini Rp 70 trilliun. Dana desa selama lima tahun ini mampu membangun jalan desa 191.600 km, sarana air bersih 959.569 unit, posyanndu 24.820 uni. Ini kelihatan sederhana, tapi memang ini pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat, karena ada juga daerah yang belum memiliki sanitasi yang baik. Ini kelihatan sepele tapi sangat menentukan kualitas hidup masyarakat desa. Oleh sebabnya, mari kita kawal dengan sebaik-baiknya," ujar dia.

Sementara dana kelurahan dikucurkan pemerintah sebesar Rp 3 triliun untuk dibagi dengan klasifikasi kelurahan yang termasuk baik, hanya perlu ditingkatkan, dan sangat perlu ditingkatkan.

"Dana kelurahan sebesar Rp 3 trilliun itu diharapkan sangat membantu kelurahan untuk memberikan pelayanan bagi masyarakat di bidang infrastruktur. Alokasi untuk kelurahan yang dalam kategori sangat perlu ditingkatkan sedikit lebih besar daripada kategori kelurahan yang lain," kata dia.

Saksikan video pilihan di bawah ini:

Industri kelapa sawit merupakan komiditi yang menjanjikan di Indonesia.