Pengamat BUMN dari Universitas Indonesia Toto Pranoto mengingatkan kepada BUMN agar berani tegas menolak pelibatan anggota DPR dalam penyaluran CSR, terutama jika pelibatan itu menjadi campur tangan yang berlebihan.
Hal ini mengingat baru-baru ini ada anggota DPR yang meminta keterlibatan BUMN dalam penyaluran program tanggung jawab sosial perusahaan (corporate social responsibility/CSR) di daerahnya seperti dalam rapat Komisi VII DPR bersama Holding Tambang BUMN (MIND ID).
"Kalau tingkat campur tangan legislator sudah terlalu parah dalam pengurusan CSR BUMN, sebaiknya ditolak saja. Itu sudah melampaui batas kewenangan dan dianggap sudah intervensi urusan BUMN," kata Toto kepada detikcom, Kamis (2/7/2020).
Sementara itu, Direktur Riset Center of Reform on Economics (CORE) Indonesia Piter Abdullah mengatakan, dalam hal ini BUMN harus tegas menghindari konflik kepentingan dari para anggota DPR.
Menurutnya, jangan sampai program CSR mengikuti keinginan anggota DPR yang berlebihan. Apalagi jika CSR sampai harus dilandasi konflik kepentingan.
"Ujungnya ini harus ada ketegasan dari BUMN agar mereka bisa hindari konflik kepentingan. Kalau mereka bisa melakukan penyesuaian dan tidak mengikuti--dalam tanda kutip--kepentingan DPR, itu bisa berjalan dengan baik," kata Piter.
Simak Video "Erick Thohir: Pegawai BUMN Bisa Libur Hari Jumat"
[Gambas:Video 20detik]
(eds/eds)